KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA HONORER DI KABUPATEN PONOROGO BERDASARKAN UNDAN- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG ASN

WAFI ATIQOH LUTFIANA, 126103213281 (2025) KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA HONORER DI KABUPATEN PONOROGO BERDASARKAN UNDAN- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG ASN. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (853kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (218kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (187kB)
	Text BAB I.pdf Download (312kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (337kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (349kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (232kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Skripsi dengan judul “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Honorer Di Kabupaten Ponorogo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN” ini disusun oleh Wafi Atiqoh Lutfiana dengan NIM. 126103213281, Pembimbing Dr. Syamsul Umam S.H.I., M.H. Kata Kunci : Kepastian hukum, tenaga honorer, ASN, perlindungan hukum, siyasah dusturiyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpastian hukum terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi undang-undang tersebut serta upaya perlindungan bagi tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam formasi ASN tahun 2024 di Kabupaten Ponorogo. Rumusan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap tenaga honorer di Kabupaten Ponorogo? 2. Bagaimana upaya perlindungan yang diberikan kepada tenaga honorer di Kabupaten Ponorogo yang belum terakomodasi dalam formasi pengangkatan ASN tahun 2024? 3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kebijakan perlindungan tenaga honorer berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN di Kabupaten Ponorogo? Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif yuridis-empiris dan jenis pendekatanya deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan tahapan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi undang-undang telah melalui tahapan analisis jabatan, penyusunan formasi, validasi data honorer, seleksi melalui SSCASN, ujian CAT, dan pemberkasan. Namun, terdapat kendala seperti terbatasnya jumlah formasi, kesalahan administrasi, dan masalah teknis dalam sistem seleksi daring, yang menyebabkan ketidakpastian bagi tenaga honorer yang tidak terakomodasi. Upaya perlindungan bagi tenaga honorer yang belum terakomodasi masih dalam tahap perumusan, termasuk skema PPPK paruh waktu yang belum final, sehingga mereka masih menghadapi ketidakpastian terkait status dan hak-hak mereka. Kebijakan penghapusan tenaga honorer juga berpotensi menimbulkan sengketa hukum bagi yang merasa dirugikan. Dalam konteks Siyasah Dusturiyah, perlindungan hak-hak tenaga honorer harus diatur dengan jelas. Siyasah Dusturiyah menekankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik. Kebijakan yang tidak memberikan perlindungan yang memadai dapat dianggap melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan adil, mencerminkan nilai-nilai moral dan etika dalam pelayanan publik

Actions (login required)

View Item