PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK PADA USAHA RESTORAN DI TULUNGAGUNG (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah dan Fikih Siyasah)

DZIFRY DIARO MANDAHAQI, 126103211043 (2025) PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK PADA USAHA RESTORAN DI TULUNGAGUNG (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah dan Fikih Siyasah). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (910kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (269kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (219kB)
	Text BAB I.pdf Download (280kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (323kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (160kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi Dengan Judul "PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK PADA USAHA RESTORAN DI TULUNGAGUNG. DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PAJAK DAERAH DAN FIKIH SIYASAH". Ini ditulis oleh Dzifry Diaro Mandahaqi, NIM 126103211043, Program Studi Hukum Tata Negara. Dosen Pembimbing Yusuf Mardhani, SH.MH. Kata kunci: Sanksi Administrasi, Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019, Pajak Daerah, Fikih Siyasah. Penelitian ini memuat konteks penelitian dengan berlakunya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 yang mengatur tentang Pajak Daerah, khususnya yang berkaitan dengan pajak-pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada wajib pajak di Kabupaten Tulungagung. Perda ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak, yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Tulungagung. Fokus penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada usaha restoran di Tulungagung berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang pajak daerah, dan bagaimana peran pemerintah daerah Tulungagung dalam memberikan sosialisasi terhadap wajib pajak restoran serta upaya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya membayar pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris dan Fikih Siyasah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi di Bapenda Kabupaten Tulungagung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak Pemerintah mengeluarkan peraturan Perundang-Undangan tentang pelanggaran wajib pajak yang disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya, salah satunya sanksi administratif. Sanksi administratif dijatuhkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya ringan dalam bentuk denda, bunga, serta peran pemerintah terkait sosialisasi pajak kepada khususnya pengusaha restoran dengan meberikan arahan serta mensosialisasikannya kepada wajib pajak agar patuh dan taat membayar pajak yang sudah ditetapkan Pemerintah Daerah Tulungagung.

Actions (login required)

View Item