ANALISIS REGULASI PERGADAIAN SYARIAH DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK)

ARYA YOGA PRASTYA, 12101193128 (2025) ANALISIS REGULASI PERGADAIAN SYARIAH DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (675kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (361kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (132kB)
	Text BAB I.pdf Download (372kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (456kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (406kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (242kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (616kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Analisis Regulasi Pergadaian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)” yang ditulis oleh Arya Yoga Prastya dan dibimbing oleh dosen Dr. Reni Dwi Puspitasari, M.Sy. Kata kunci : Pergadaian, KHES, POJK Harmonisasi antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) merupakan langkah strategis untuk memastikan keselarasan regulasi dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu bekerja sama secara intensif untuk menyelaraskan ketentuan-ketentuan dalam KHES dengan regulasi yang diatur dalam POJK, terutama yang berkaitan dengan operasionalisasi lembaga keuangan syariah, khususnya dalam pergadaian syariah. Harmonisasi ini penting untuk menciptakan kepastian hukum, memperkuat integrasi regulasi, dan meminimalkan potensi konflik antara norma hukum syariah dan peraturan keuangan. Khususnya dalam KHES Bab XIV tentang Rahn (gadai syariah), dengan regulasi yang diatur dalam POJK No. 31/POJK.05/2016 tentang Pergadaian Syariah. Dalam penelitian ini memiliki cangkupan fokus penelitian sebagai berikut: Pertama, bagaimana regulasi pergadaian syariah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)? Kedua, bagaimana bentuk disharmoni yang terdapat antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dalam regulasi pergadaian syariah? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data pada penelitian ini mencakup sumber data primer yaitu dalam POJK dan KHES dengan sumber data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun hasil penelitian ini bahwa: pertama, KHES yang disusun oleh Mahkamah Agung berbasis prinsip hukum Islam berfungsi sebagai pedoman hukum dalam penyelesaian sengketa di pengadilan agama, sedangkan POJK yang diterbitkan oleh OJK mengatur aspek teknis dan operasional pergadaian syariah sebagai bagian dari sektor jasa keuangan. Perbedaan fokus dan tingkat detail antara kedua regulasi ini masih terdapat beberapa disharmoni, hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam industri pergadaian syariah, yang berdampak pada kepercayaan masyarakat, pengelola pergadaian, dan regulator itu sendiri. Kedua, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi pergadaian syariah saat ini menghadapi tantangan disharmoni antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan POJK No. 31/POJK.05/2016. Disharmoni ini terlihat pada beberapa aspek penting, meliputi penggunaan istilah, ketentuan akad, rukun dan syarat, pembatalan akad, pengelolaan barang jaminan, penyelenggaraan usaha, hingga sanksi dan pencabutan izin usaha.

Actions (login required)

View Item