TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN RUSAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus Di Desa Kaligentong Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung)

RENNI MUJI LESTARI, 126103212209 and DARIN ARIF MU'ALIFFIN, 196411052001121001 (2025) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN RUSAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus Di Desa Kaligentong Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (2MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (743kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (715kB)
	Text BAB I.pdf Download (568kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (724kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (571kB)
	Text BAB IV..pdf Restricted to Registered users only Download (761kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (824kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (449kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan Rusak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Kaligentong Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung)”, ditulis oleh Renni Muji Lestari Nim. 126103212209, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dibimbing oleh Dr. H. M. Darin Arif Mu’allifin, S.H.,M.Hum. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pemerintah Daerah, Infrastruktur Jalan Rusak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya jalan rusak parah disepanjang jalan Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung. Dengan banyaknya jalan di daerah yang mengalami kerusakan parah tanpa perbaikan yang memadai sangat berdampak pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, Karena Jalan merupakan merupakan sarana penting dalam menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian. Oleh karenanya Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Memperbaiki Infrastruktur Jalan Rusak ini menjadi penting untuk dikaji. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana Fenomena Kerusakan Infrastruktur Jalan Rusak di Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung 2) Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan Rusak di Desa Kaligentong Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung Menurut Hukum Positif? 3) Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan Rusak di Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung? Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris, melibatkan wawancara dengan Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan staf Dinas PUPR, serta observasi langsung di lapangan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep dari Miles dan Huberman meliputi; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan 1) Fenomena Kerusakan jalan bukan semata masalah teknis atau anggaran, melainkan juga persoalan struktural dalam tata kelola pemerintahan daerah. Kondisi ini berpotensi mengurangi kepercayaan publik, memperlambat pembangunan desa, serta memperlebar kesenjangan antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen serius dan reformasi kebijakan dari pemerintah daerah untuk menjamin pelayanan infrastruktur yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.2).Menurut Hukum Positif yang berlandaskan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2022, kewenangan pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan infrastruktur jalan berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Meskipun terdapat aktivitas pemantauan dan pengukuran rutin, upaya perbaikan jalan masih minim, yang menunjukkan ketimpangan antara regulasi normatif dan pelaksanaan di lapangan. 3) Dalam perspektif fiqh siyasah, khususnya dalam hal amanah, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat atas fasilitas publik yang layak. Kerusakan jalan tersebut bukan hanya melanggar aspek teknis, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip siyasah syar’iyyah, seperti transparansi (al-syura) dalam proses pengambilan kebijakan dan akuntabilitas (al-hisbah) dalam pelaksanaan program pembangunan.

Actions (login required)

View Item