STUDI KOMPARATIF PASAL 38 PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DENGAN PASAL 70-71 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN JOMBANG

MUHAMMAD SAMSUL ARAFAT, 126102212174 and ASMAWI, 197509032003121004 (2025) STUDI KOMPARATIF PASAL 38 PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DENGAN PASAL 70-71 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN JOMBANG. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (581kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (352kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (211kB)
	Text BAB I.pdf Download (309kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (244kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (181kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (661kB)

Abstract

Muhammad Samsul Arafat, NIM 126102212174, Studi Komparatif Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan dengan Pasal 70-71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Jombang, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing: Prof. Dr. H. Asmawi, M.Ag. Kata Kunci: Permenag, KUA, Pencatatan Perkawinan, Implementasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh temuan penulis di lapangan tentang ketidaksesuaian dalam implementasi Pasal 38 Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan. Berawal dari keluhan Masyarakat tentang rumitnya mengurus dokumen kependudukan, dalam hal ini adalah pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Ketimpangan, kerancuan, dan saling lempar wewenang menjadi alasan timbulnya problematika yang dapat dikatakan mempersulit Masyarakat luas. Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah, 1) Untuk memahami bagaimana esensi dan implementasi dari Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan khususnya pada pasal 38 yang terindikasi menimbulkan multitafsir dan tidak sesuai penerapannya di lapangan. 2) Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dihadapi oleh Pegawai Pencatat Nikah dalam menerapkan Permenag 20 tahun 2019 di Kabupaten Jombang. 3) Untuk memberikan gambaran perbedaan antara Pasal 38 Permenag dengan Pasal 70-71 UU Adminduk. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris (Field Research), dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi ditambah dengan sumber-sumber lain yang berupa literatur, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang sesuai dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah: 1) Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 merupakan langkah pemerintah untuk melindungi hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang berhubungan dengan keperdataan apabila diterapkan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku 2) Implementasi Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan di Kabupaten Jombang dinilai sudah cukup baik, meskipun terdapat kendala dengan munculnya problematika baru yang dihadapi Masyarakat pada saat mengurus dokumen data kependudukan di Kantor Urusan Agama 3) Perbedaan 2 peraturan yang mengatur data kependudukan seharusnya dapat se-segera mungkin dibenahi, supaya selaras antara keinginan negara dan kebutuhan Masyarakat terkait data kependudukan. Problematika yang muncul menjadi aspek yang harus segera dituntaskan, baik oleh pemerintah pusat, pegawai lembaga terkait data kependudukan, maupun Masyarakat sebagai subyek yang dilindungi dengan adanya Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 ini.

Actions (login required)

View Item