ANALISIS KRITIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

TARRIS EGITA, 126103212200 and SATRIO WIBOWO, 199106172019031018 (2025) ANALISIS KRITIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA. [ Skripsi ]

	Text COVER Download (708kB)
	Text ABSTRAK Download (651kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (676kB)
	Text BAB I Download (679kB)
	Text BAB II Restricted to Registered users only Download (290kB)
	Text BAB III Restricted to Registered users only Download (659kB)
	Text BAB IV Restricted to Registered users only Download (162kB)
	Text BAB V Restricted to Registered users only Download (9kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA Download (142kB)
	Text LAMPIRAN Restricted to Repository staff only Download (298kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Analisis Kritis Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara” ini ditulis oleh Tarris Egita, NIM. 126103212200, dengan pembimbing Satrio Wibowo, M.H. Kata kunci: RUU Perampasan aset, korupsi, hak asasi manusia, pengembalian keuangan negara Korupsi merupakan tindak pidana yang berdampak luas terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Upaya pengembalian kerugian negara sering kali terhambat oleh proses hukum yang panjang, khususnya dalam pembuktian tindak pidana dan penyitaan aset. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hadir sebagai terobosan hukum yang memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana). Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset serta mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi para pihak yang terlibat. Rumusan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana urgensi pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset di Indonesia? (2) Bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat menjamin perlindungan HAM?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, literatur, dan dokumen relevan. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa: (1) bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan langkah strategis sebagai upaya memperkuat instrumen hukum dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam pengembalian kerugian keuangan negara secara efektif. (2) perampasan aset tidak melanggar HAM dalam konteks negara hukum, perampasan aset baik melalui hukum pidana maupun perdata dibenarkan demi keadilan dan ketertiban.

Actions (login required)

View Item