TINJAUAN HUKUM KEUANGAN NEGARA DAN FIQH SIYASAH TERHADAP EFISIENSI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

LAILATUS ZAYAIN MUHLISOH, 1860103221095 and RAFIQATUL HANIAH, 199105112022032001 (2025) TINJAUAN HUKUM KEUANGAN NEGARA DAN FIQH SIYASAH TERHADAP EFISIENSI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (568kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (788kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (276kB)
	Text BAB I.pdf Download (607kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (796kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (645kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (588kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB)
	Text DAFTAR RUJUKAN.pdf Download (222kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Keuangan Negara dan Fiqh Siyasah terhadap Efisiensi Anggaran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus Penundaan Perbaikan Ruas Jalan Kedunglurah- Gandusari Kabupaten Trenggalek)” ini ditulis oleh Lailatus Zayain Muhlisoh (NIM. 1860103221095), dengan pembimbing Rafiqatul Haniah, M.H. Kata Kunci: Hukum Keuangan Negara, Fiqh Siyasah, Efisiensi Anggaran, Pemerintah Daerah, Pembangunan Infrastruktur. Latar belakang penelitian ini berawal dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang menunda pelaksanaan perbaikan Ruas Jalan Kedunglurah–Gandusari pada Tahun Anggaran 2025. Penundaan tersebut terjadi akibat pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari kebijakan efisiensi belanja nasional. Sementara itu, ruas jalan tersebut merupakan jalan prioritas dengan tingkat kerusakan berat dan memiliki peranan penting bagi mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian kebijakan penundaan dengan prinsip hukum keuangan negara serta nilai-nilai fiqh siyasah yang mengatur tata kelola keuangan publik. Rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah () bagaimana efisiensi anggaran dalam perbaikan ruas Jalan Kedunglurah-Gandusari Kabupaten Trenggalek ditinjau dari prinsip-prinsip Hukum Keuangan Negara; (2) bagaimana efisiensi anggaran dalam perbaikan ruas Jalan Kedunglurah-Gandusari Kabupaten Trenggalek ditinjau dari prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dan (3) bagaimana pengaruh efisiensi anggaran pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur di Jalan Kedunglurah-Gandusari Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dan mengevaluasi tingkat efisiensi anggaran dalam perbaikan ruas Jalan Kedunglurah-Gandusari berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Hukum Keuangan Negara; (2) mengkaji dan menilai tingkat efisiensi anggaran dalam perbaikan ruas Jalan Kedunglurah-Gandusari berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah dan (3) menganalisis dan mengetahui pengaruh efisiensi anggaran pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur di Jalan Kedunglurah- Gandusari Kabupaten Trenggalek. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal, serta penelitian lapangan melalui wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan masyarakat yang terdampak. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan lapangan terhadap teori dan kerangka hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan perbaikan Ruas Jalan Kedunglurah-Gandusari dapat dibenarkan secara hukum keuangan negara sepanjang dilakukan melalui mekanisme perubahan APBD, tetap mematuhi prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta tidak menimbulkan kerugian keuangan negara. Dari perspektif Fiqh Siyasah, kebijakan tersebut dapat dinilai sesuai dengan prinsip larangan tabdzir dan israf, meskipun tetap menuntut adanya upaya pemeliharaan rutin untuk mencegah kerusakan yang lebih parah dan menjaga keadilan distributif bagi masyarakat terdampak. Penelitian ini juga menemukan bahwa efisiensi anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap keterlambatan pembangunan infrastruktur daerah, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan strategi pendanaan alternatif, seperti pinjaman daerah atau kerja sama pembiayaan, guna memastikan proyek infrastruktur strategis tidak kembali tertunda.

Actions (login required)

View Item