ANALISA PUTUSAN HAKIM ATAS PERKARA TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tlg)

SHISKA OTAVIA PUTRI, 126103211095 and DIAN FERICHA, 198412292018012001 (2025) ANALISA PUTUSAN HAKIM ATAS PERKARA TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tlg). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (772kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (399kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (281kB)
	Text BAB I.pdf Download (461kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (387kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (340kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (441kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (669kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “ Analisa Putusan Hakim Atas Perkara Tindak Pidana Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tlg)” yang ditulis oleh Shiska Otavia Putri, NIM. 126103211095 dengan pembimbing Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H Kata Kunci: Perantara Narkotika, Pertimbangan Hakim, Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Pemidanaan Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat, bahkan melibatkan peran perantara dalam jual beli narkotika golongan I. Meskipun perantara bukan pengedar utama, perannya tetap krusial dalam distribusi narkotika. Putusan hakim terhadap perantara sering kali menimbulkan pertanyaan, terutama terkait apakah pertimbangannya sudah mencerminkan keadilan dan memberi efek jera. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tlg menjadi contoh penting untuk dianalisis guna menilai sejauh mana pertimbangan hukum yang diambil telah sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Tujuan penelitian ini (1.)Untuk menganalisis pertimbangan hakim pada putusan perkara tindak pidana jual beli narkotika golongan I (Studi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tlg)" (2.)Untuk menganalisis penerapan tujuan hukum yang meliputi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tlg. Metode penelitian yang digunakan Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis peraturan perundangundangan, asas hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (undang-undang dan putusan), sekunder (buku dan jurnal), serta tersier (kamus hukum). Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian putusan hakim dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.xxii Hakim telah menerapkan ketentuan hukum secara formil sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dan dijatuhi pidana penjara selama lima tahun serta denda sebesar satu miliar rupiah, yang merupakan pidana minimum sesuai ketentuan undang-undang. Pertimbangan hukum hakim telah memenuhi unsur kepastian hukum dan asas legalitas, dengan struktur logika hukum yang sistematis dan didasarkan pada alat bukti yang sah. Namun demikian, dari sudut pandang keadilan dan kemanfaatan, putusan ini belum mencerminkan pendekatan yang proporsional dan korektif, karena tidak mempertimbangkan secara khusus latar belakang terdakwa sebagai pengguna narkotika dan peranannya yang terbatas sebagai perantara tanpa keuntungan ekonomi. Ketiadaan pertimbangan terhadap kemungkinan rehabilitasi menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan yang digunakan masih bersifat represif dan formalistik, belum mengarah pada keadilan substantif dan pemulihan sosial. Oleh karena itu, meskipun tujuan hukum dalam bentuk keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan telah dijalankan secara normatif, implementasinya belum optimal dalam mewujudkan keadilan progresif, perlindungan individu marginal, serta kemanfaatan hukum yang menyeluruh bagi semua pihak

Actions (login required)

View Item