ANALISIS YURIDIS NORMATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA ANCAMAN STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH

SUKMA AYU RAHMAWATI, 1860103221004 and SATRIO WIBOWO, 199106172019031018 (2026) ANALISIS YURIDIS NORMATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA ANCAMAN STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (261kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (107kB)
	Text BAB I.pdf Download (307kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (293kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (112kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (363kB)

Abstract

Kata Kunci : UU ITE, SLAPP, Kritik Media Sosial, Transaksi Elektronik. Di era digital saat ini, kritik pekerja melalui media sosial terhadap pelanggaran hak ketenagakerjaan, seperti pemotongan gaji atau jam kerja berlebihan, sering kali dihadapkan dengan ancaman hukum yang merugikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang bertujuan melindungi ruang digital, justru sering disalahgunakan sebagai instrumen Gugatan Strategis Terhadap Partisipasi Publik (SLAPP) oleh korporasi untuk membungkam suara-suara tersebut. Hal ini menimbulkan norma konflik dengan hak konstitusional pekerja, sebagaimana dijamin Pasal 28E dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi. Pasal-pasal seperti Pasal 27A (penyebaran nama baik), Pasal 28 Ayat (2) (penyebaran informasi menghasut), dan Pasal 28 Ayat (3) (penyebaran berita bohong) dalam UU ITE rawan menyimpulkan, karena tidak membedakan secara tegas antara kritik faktual yang sah dan fitnah pribadi, sehingga menciptakan efek gentar yang menghambat partisipasi masyarakat. Rumusan masalah penelitian ini mencakup dua aspek utama: 1.) Potensi konflik norma dan perlindungan UU ITE sebagai instrumen SLAPP yang mengancam hak konstitusional pekerja untuk menyampaikan pendapat; 2.) Peran perspektif Siyasah dalam mereformulasi ketentuan pencemaran nama baik untuk menjamin perlindungan hukum efektif bagi korban SLAPP. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan teknik studi pustaka, analisis dokumen, dan studi komparatif, mengintegrasikan teori-teori tentang hak konstitusional, teori disfungsi hukum pidana, serta fiqih Siyasah. Hasil penelitian mengungkap bahwa UU ITE 2024 sering mengalami disfungsi sebagai alat penekan korporasi, seperti dalam kasus Septia Dwi Pertiwi yang akhirnya dibebaskan setelah berjuang melawan tuduhan berdasarkan Pasal 27A. Dari perspektif Siyasah umum, UU ITE bertentangan dengan prinsip al-‘Adl (keadilan) dan Maslahah Mursalah (kemaslahatan), karena melanggar martabat manusia (karāmah) dan memperkuat ketidaksetaraan sosial. Urgensi penelitian ini terletak pada batasan hukum anti-SLAPP di sektor ketenagakerjaan, berbeda dengan perlindungan eksplisit bagi aktivisme lingkungan. Kesimpulannya menyatakan bahwa 1.) UU ITE perlu direformasi dengan menambahkan klausul anti-SLAPP eksplisit, membedakan kritik faktual dari fitnah, dan mengadopsi model internasional dari Amerika Serikat serta Uni Eropa; 2.) Reformasi ini harus selaras dengan Siyasah untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan, sehingga melindungi hak pekerja tanpa membungkam partisipasi publik. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pemerintah, serikat pekerja, dan akademisi untuk mendorong kebijakan yang adil dalam ruang digital.

Actions (login required)

View Item