IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASYAH (Studi Kasus Program Jalan Mantap dan Alus di Kabupaten Lamongan)

WANDA NISA' MUTIARA SALSABILA, 1860103221086 and AHMADI ABDUL SHOMAD FAIZ NAHDHIYANTO, 198204212025211002 (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASYAH (Studi Kasus Program Jalan Mantap dan Alus di Kabupaten Lamongan). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (623kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (317kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (242kB)
	Text BAB I.pdf Download (392kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (348kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (314kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Kata Kunci: Rencana Tata Ruang Wilayah, Peraturan Daerah Lamongan Nomor 3 Tahun 2021, Infrastruktur Jalan, Fiqih Siyasyah. Studi ini melihat bagaimana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jalan di Kabupaten Lamongan diterapkan dari sudut pandang fiqih siyasyah. Latar belakang masalah mencakup kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah di berbagai wilayah dengan tingkat kemantapan hanya 55 59% berdasarkan survei pada tahun 2023. Ini menghambat distribusi hasil panen petani hingga menurunkan pendapatan 20-30%, menghambat akses ke pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi. Filsafat Heidegger menggambarkan konsep Dasein sebagai keberadaan masyarakat yang “terlempar” Geworfenheit ke dunia konkret sebagai jalan yang rusak yang menyebabkan ketidaknyamanan eksistensial Unheimlichkeit. Di sisi lain, dari sudut pandang etika dan fiqih siyasyah, das sollen menuntut tindakan normatif rasional seperti Program Jamula, yang dimasukkan dalam RPJMD Lamongan 2021-2026 untuk mengembalikan keadilan sosial dan kemaslahatan. Rumusan masalah penelitian meliputi; pertama, bagaimana perencanaan tata ruang wilayah jalan di Kabupaten Lamongan; kedua, bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jalan; serta ketiga, bagaimana rencana tersebut dalam perspektif fiqih siyasyah. Tujuan penelitian secara paralel adalah; pertama, memahami perencanaan tata ruang wilayah jalan di Lamongan; kedua, menganalisis Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021; dan ketiga, menelaah rencana tata ruang wilayah jalan melalui tinjauan fiqih siyasyah. xx Studi ini menggunakan teori fiqih siyasyah sebagai dasar untuk menilai pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jalan di Kabupaten Lamongan, khususnya Program Jamula. Sebagai cabang fiqih Islam, ia menekankan prinsip keadilan al-adalah, kemaslahatan umum maslahah mursalah, transparansi, dan amanah dalam siyasah idariyah, selaras dengan QS. An Nisa:59 dan An-Nahl:15, untuk mengoptimalkan infrastruktur jalan untuk mobilitas ekonomi, keselamatan, dan keseimbangan sosial ekologis yang adil. Teori ini mengharmoniskan hukum positif dengan syariah dan menuntut pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat untuk memastikan pembangunan yang adil, akuntabel, dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item