TINJAUAN HAK WARIS ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 (Solusi Atas Kebuntuan Status Anak Di Luar Nikah Di Dalam KHI dan KUHPerdata)

RIKO WAHYU FEBRIANTO, 1860102223279 and ABDUL WAFA, 1972050620181117 (2026) TINJAUAN HAK WARIS ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 (Solusi Atas Kebuntuan Status Anak Di Luar Nikah Di Dalam KHI dan KUHPerdata). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (630kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (208kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (102kB)
	Text BAB I.pdf Download (274kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (489kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (134kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (481kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (364kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (92kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (382kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ( Solusi Atas Kebuntuan Status Anak Di Luar Nikah Di Dalam KHI Dan KUHPerdata)” ini ditulis oleh Riko Wahyu Febrianto, NIM. 1860102223279. Dengan pembimbing Abdul Wafa, M.Ag. Kata Kunci: Hak Waris, Anak di Luar Nikah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia, Harmonisasi Hukum, Kesejahteraan Keluarga. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pengaturan mengenai hak waris anak di luar nikah antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam hukum Islam, anak di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya sehingga tidak berhak memperoleh warisan, sedangkan hukum positif melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan peluang adanya hubungan perdata antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya, termasuk dalam hal kewarisan. Perbedaan ini menimbulkan disharmoni hukum serta berdampak pada kepastian hukum dan kesejahteraan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum hak waris anak di luar nikah menurut hukum Islam dan hukum positif setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, menganalisis pengaturan hukum mengenai pemberian atau penolakan hak waris kepada anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta mengkaji kesenjangan dan potensi harmonisasi antara hukum Islam, hukum positif, dan praktik pengadilan dalam mengatur hak waris anak di luar nikah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui Studi Dokumentasi, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum. Analisis dilakukan secara komparatif antara hukum Islam dan hukum positif untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta potensi harmonisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hukum positif Indonesia mengakui hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam anak luar nikah tetap hanya memiliki hubungan nasab dan kewarisan dengan ibu dan keluarga ibunya. Kedua, terdapat perbedaan pengaturan hukum, di mana hukum Islam tidak memberikan hak waris kepada anak luar nikah dari ayah biologisnya kecuali melalui hibah atau wasiat, sedangkan hukum positif membuka peluang pemberian hak waris berdasarkan pembuktian hubungan darah. Ketiga, terdapat kesenjangan antara hukum Islam, hukum positif, dan praktik peradilan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun, berdasarkan teori Rudolf Stammler, terdapat potensi harmonisasi melalui pendekatan keadilan sebagai cita hukum dengan mengintegrasikan perlindungan anak tanpa mengabaikan prinsip hukum Islam. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial serta mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child).

Actions (login required)

View Item