PRAKTIK PEMBAYARAN UANG PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Jalan Pangeran Antasari Tulungagung)

IVANNAINA SHERYL FADHELLIA, 1860101221082 and ZULFATUN NI'MAH, 197912172008012013 (2026) PRAKTIK PEMBAYARAN UANG PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Jalan Pangeran Antasari Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (912kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (262kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (221kB)
	Text BAB I.pdf Download (236kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (523kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (287kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (186kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Ivannaina Sheryl Fadhellia, 1860101221082, Praktik Pembayaran Uang Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Jalan Pangeran Antasari, Tulungagung), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2026, Dosen Pembimbing: Dr. Zulfatun Ni’mah, S.H.I., M.Hum. Kata Kunci: Pembayaran Uang Parkir, Perlindungan Konsumen, Akad Wadi’ah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Hukum Ekonomi Syari’ah Pembayaran uang parkir di tepi jalan umum seharusnya dilaksanakan sebagai transaksi jasa yang didasarkan pada kejelasan tarif, pemberian pelayanan yang layak, serta jaminan keamanan kendaraan bagi pengguna jasa. Dalam praktiknya di Jalan Pangeran Antasari, Tulungagung, pengelolaan parkir di kawasan Jalan Pangeran Antasari, Tulungagung, menunjukkan adanya ketidakjelasan tarif, tidak diberikannya karcis, serta keberadaan juru parkir liar dengan tarif melebihi ketentuan, sehingga berpotensi melanggar ketentuan hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah. Pertanyaan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik pembayaran uang parkir di tepi jalan umum di Jalan Pangeran Antasari, Tulungagung?; (2) Bagaimana praktik pembayaran uang parkir di tepi jalan umum di Jalan Pangeran Antasari, Tulungagung perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen?; (3) Bagaimana praktik pembayaran uang parkir di tepi jalan umum di Jalan Pangeran Antasari, Tulungagung perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Jalan Pangeran Antasari, Tulungagung. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur dengan juru parkir dan pengguna jasa, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, dengan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik pembayaran uang parkir di Jalan Pangeran Antasari yang dilakukan oleh pengguna jasa kepada juru parkir sejumlah Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp3.000 untuk mobil dan mendapatkan pelayanan berupa pengaturan posisi kendaraan agar tidak saling mengganggu, pengawasan area parkir selama kendaraan ditinggal, serta bantuan langsung seperti mengeluarkan sepeda motor yang terjepit atau membantu pengemudi mobil keluar dari antrian parkir yang padat, namun pemberian karcis tidak konsisten dan perlindungan kendaraan dari panas matahari tidak tersedia; (2) Dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, praktik tersebut telah memenuhi prinsip itikad baik, transparansi tarif, dan pelayanan non-diskriminatif, tetapi belum sepenuhnya memenuhi kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b UUPK karena ketidakkonsistenan pemberian karcis parkir dan kurangnya informasi mengenai opsi pembayaran QRIS; (3) Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi ini termasuk akad wadi’ah bi al-ujrah yang sah menurut Pasal 420 KHES, mengingat pembayaran dilakukan secara sukarela, jumlahnya jelas, dan menjadi kebiasaan (‘urf) dalam masyarakat setempat.

Actions (login required)

View Item