KEBEBASAN BEREKSPRESI DI RUANG PUBLIK (Analisis Yuridis Terhadap Pengibaran Bendera One Piece Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)

LINDA ULFIATUZ ZAHRO, 1860103221048 and INDRI HADISISWATI, 196501261999032001 (2026) KEBEBASAN BEREKSPRESI DI RUANG PUBLIK (Analisis Yuridis Terhadap Pengibaran Bendera One Piece Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam). [ Skripsi ]

[img] Text
COVER.pdf

Download (418kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (225kB)
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (148kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (210kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (467kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (63kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (152kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (327kB)
[img] Text
BAB VI.pdf
Restricted to Registered users only

Download (398kB)
[img] Text
BAB VII.pdf
Restricted to Registered users only

Download (194kB)
[img] Text
DAFTAR RUJUKAN.pdf

Download (225kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (208kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Kebebasan Berekspresi Di Ruang Publik: Analisis Yuridis Terhadap Pengibaran Bendera One Piece Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” ini ditulis oleh Linda Ulfiatuz Zahro, NIM. 1860103221048, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dengan pembimbing Hj. Indri Hadisiswati, S.H., M.H. Kata Kunci: Kebebasan Berekspresi, Ekspresi Simbolik, Ruang Publik, Bendera, One Piece. Fenomena yang telah menarik perhatian publik adalah pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan ke-80 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2025. Fenomena ini telah memicu perdebatan luas di kalangan masyarakat dan politisi, terutama terkait batasan kebebasan berekspresi di ruang publik. Bendera tersebut, yang menampilkan simbol bajak laut dari anime dan manga Jepang “One Piece”, telah dikibarkan di berbagai daerah, baik secara mandiri maupun berdampingan dengan bendera Merah Putih, sehingga menciptakan reaksi beragam mulai dari apresiasi atas kreativitas hingga kekhawatiran terhadap potensi degradasi makna simbol negara. Sehingga fenomena ini menoroti ketegangan antara semangat kebebasan berekspresi dengan penghormatan terhadap simbol resmi negara yang memiliki nilai historis dan ideologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai (1) pengaturan dari kebebasan berekspresi di Indonesia menurut UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya; (2) menganalisis apakah pengibaran bendera one piece tersebut temasuk dalam bentuk kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh hukum atau tidak; (3) serta mengkaji pandangan hukum islam terhadap pengibaran bendera ine piece sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum positif Indonesia, serta hukum islam. Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual, serta didukung oleh metode penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kebebasan berekspresi di Indonesia dijamin dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28E ayat 3, namun tidak bersifat mutlak karena dapat dibatasi oleh peraturan perundang-undangan demi menjaga ketertiban umum dan penghormatan terhadap simbol negara; (2) Pengibaran bendera One Piece dapat dikategorikan sebagai bentuk kebebasan berekspresi, selama tidak melanggar ketentuan hukum, tidak merendahkan atau menyaingi simbol negara, serta tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum; (3) Dalam perspektif hukum Islam, pengibaran bendera tersebut pada dasarnya diperbolehkan (mubah) sebagai bentuk ekspresi, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, tidak mengandung unsur penghinaan, serta tetap menjaga kemaslahatan umum.

Item Type: Skripsi
Subjects: Hukum > Hukum Tata Negara
Divisions: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara
Depositing User: 1860103221048 LINDA ULFIATUZ ZAHRO
Date Deposited: 03 Jul 2026 07:14
Last Modified: 03 Jul 2026 07:14
URI: http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/68538

Actions (login required)

View Item View Item