DIPLOMASI LAUT AMBALAT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA PERSPEKTIF TEORI KEDAULATAN NEGARA DAN FIKIH SIYASAH

MUHAMMAD RYAN PRADANA, 1860103222232 and MOH NU'MAN, 198311052025211020 (2026) DIPLOMASI LAUT AMBALAT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA PERSPEKTIF TEORI KEDAULATAN NEGARA DAN FIKIH SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (795kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (306kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (347kB)
	Text BAB I.pdf Download (278kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (335kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (294kB)
	Text BAB VII.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (223kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (434kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Diplomasi Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia Perspektif Teori Kedaulatan Negara dan Fikih Siyasah” ini ditulis oleh Muhammad Ryan Pradana, NIM 1860103222232. Kata Kunci: Sengketa Ambalat, Kedaulatan Negara, UNCLOS 1982, Diplomasi, Fikih Siyasah, Negosiasi, Kerja Sama. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa wilayah Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia yang hingga saat ini belum mencapai penyelesaian final. Kawasan Ambalat memiliki potensi sumber daya alam yang besar, sehingga menjadi objek klaim kedua negara. Perbedaan dasar hukum yang digunakan, yaitu Indonesia yang berlandaskan ketentuan UNCLOS 1982 dan Malaysia yang merujuk pada Peta 1979, menimbulkan tumpang tindih klaim yang berpotensi memicu konflik. Permasalahan ini menjadi penting karena tidak hanya berkaitan dengan aspek kedaulatan negara, tetapi juga stabilitas kawasan serta prinsip keadilan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini mengkaji tiga rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana penerapan teori kedaulatan negara berdasarkan UNCLOS 1982 dalam sengketa Ambalat antara Indonesia dan Malaysia; (2) bagaimana potensi eskalasi konflik dalam sengketa Ambalat serta upaya pencegahannya melalui mekanisme diplomasi; dan (3) bagaimana peran negosiasi dan kerja sama dalam penyelesaian sengketa Ambalat serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam perspektif fikih siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, buku, jurnal, dan literatur lainnya yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji ketentuan hukum internasional dan prinsip hukum Islam secara sistematis.

Actions (login required)

View Item