PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG MENJAHIT DI TRENGGALEK DITINJAU DARI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL (Studi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Keputusan 91/MEN/IV/2008 di Balai Latihan Kerja Kabupaten Trenggalek)

RATIH PURWASIH, 126101201042 and NINA INDAH FEBRIANA, 199002232019032016 (2025) PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG MENJAHIT DI TRENGGALEK DITINJAU DARI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL (Studi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Keputusan 91/MEN/IV/2008 di Balai Latihan Kerja Kabupaten Trenggalek). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (855kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (477kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (247kB)
	Text BAB I.pdf Download (530kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (712kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (436kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (369kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (547kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (396kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Penerapan Standar Kompetensi Kerja Bidang Menjahit Di Trenggalek Ditinjau Dari Standar Kompetensi Kerja Nasional (Studi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Keputusan 91/MEN/IV/2008 di Balai Latihan Kerja Kabupaten Trenggalek)” ini ditulis oleh Ratih Purwasih, NIM. 126101201042, dengan pembimbing Nina Indah Febriana, M.Sy. Kata kunci: SKKNI, etos kerja islam, menjahit, Balai Latihan Kerja, kompetensi kerja, Keputusan 91/MEN/IV/2008 Penelitian ini di latar belakangi dari persaingan dunia kerja menuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang terstandar sesuai kebutuhan industri. Pemerintah menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai acuan pelaksanaan pelatihan kerja, termasuk di bidang menjahit yang berperan penting dalam mendukung industri rumahan dan konveksi. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 91/MEN/IV/2008 menetapkan SKKNI Bidang Menjahit sebagai pedoman pengembangan kompetensi tenaga kerja. Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Trenggalek menyelenggarakan pelatihan menjahit dengan mengacu pada standar tersebut. Namun, penerapan SKKNI dalam pelatihan menjahit belum sepenuhnya berjalan optimal karena dipengaruhi oleh kesiapan instruktur, ketersediaan sarana dan prasarana, metode pembelajaran, serta sistem penilaian kompetensi. Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut apakah Balai Latihan Kerja Trenggalek pada pelatihan menjahit telah menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam proses pelatihannya. Rumusan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerapan standar kompetensi kerja nasional indonesia bidang menjahit ditinjau dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Nomor: Keputusan 91/Men/IV/2008 studi kasus Balai Latihan Kerja Kabupaten Trenggalek? 2) Bagaimana tinjauan etos kerja islam terhadap penerapan standar kompetensi kerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Trenggalek? Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui observasi langsung, wawancara dengan instruktur dan peserta pelatihan, Teknis analisis kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Balai Latihan Kerja Kabupaten Trenggalek telah menerapkan unit kompetensi yang tercantum dalam SKKNI termasuk pengoperasian mesin jahit obras maupun manual, pembuatan pola dasar, pemotongan bahan, dan penyelesaian produk, tersedia fasilitas alat dan bahan menjahit, adanya instruktur yang kompeten dan optimalnya proses asesmen kompetensi, penempatan lulusan di dunia kerja dan wirausaha namun perlu peningkatan dalam keterserapan lulusan pelatihan. 2) Dari sudut pandang etos kerja islam, penerapan standar kompetensi kerja pelatihan menjahit di Balai Latihan Kerja Kabupaten Trenggalek ini telah memenuhi prinsip syariah yaitu produktivitas, kejujuran, kualitas (Itqan) dan tanggung jawab serta halal dan Thoyib namun kurang memenuhi prinsip integritas dari segi kedisiplinan peserta.

Actions (login required)

View Item