IMPLEMENTASI PENGANGKATAN DUTA BESAR OLEH PRESIDEN MELALUI PERTIMBANGAN DPR DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN FIKIH SIYASAH

NAELA FITRI WULANDARI, 1860103223257 and MUKSIN, 19890411201931015 (2026) IMPLEMENTASI PENGANGKATAN DUTA BESAR OLEH PRESIDEN MELALUI PERTIMBANGAN DPR DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN FIKIH SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (842kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (256kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (155kB)
	Text BAB I.pdf Download (349kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (483kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (304kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (305kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (294kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB)
	Text BAB VII.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB)
	Text DAFTAR RUJUKAN.pdf Download (186kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (549kB)

Abstract

Skripsi dengan judul: “Implementasi Pengangkatan Duta Besar oleh Presiden Melalui Pertimbangan DPR dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Perspektif Hukum Tata Negara dan Fikih Siyasah” ini ditulis oleh Naela Fitri Wulandari, NIM. 1860103223257, dengan pembimbing, Bapak Muksin, M.H. Kata Kunci: Pengangkatan Duta Besar, Pertimbangan DPR, Fikih Siyasah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Perubahan mekanisme pengangkatan duta besar pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa implikasi signifikan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait pergeseran kewenangan Presiden yang tidak lagi bersifat prerogatif penuh karena harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Keterlibatan DPR dalam pengangkatan duta besar dimaksudkan untuk memperkuat prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan presidensial, namun sekaligus menimbulkan perdebatan akademik terkait konsistensinya dengan karakter sistem presidensial serta batasan pembagian dan pemisahan kekuasaan. Selain itu, muncul persoalan normatif mengenai apakah pertimbangan DPR merupakan bentuk pengawasan konstitusional atau justru berpotensi menjadi intervensi politik terhadap kewenangan Presiden. Dalam perspektif fikih siyasah, pengangkatan pejabat publik harus didasarkan pada prinsip amanah, kemaslahatan, dan kompetensi, penelitian ini penting untuk mengkaji mekanisme pertimbangan DPR dalam pengangkatan duta besar, menilai kesesuaiannya dengan konsep pembagian dan pemisahan kekuasaan, serta menganalisisnya dari sudut pandang fikih siyasah. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Menganalisis mekanisme dan kedudukan pertimbangan DPR dalam pengangkatan duta besar. (2) Mengkaji pengangkatan duta besar oleh presiden melalui pertimbangan DPR dalam perspektif pembagian dan pemisahan kekuasaan. dan (3) Menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum skunder berupa buku, jurnal, ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pertimbangan DPR dalam pengangkatan duta besar bersifat konstitusional dan mengikat secara procedural, namun tidak menentukan secara final sehingga presiden tetap memegang kewenangan utama dalam penetapan duta besar. (2) Mekanisme pengangkatan duta besar merupakan bentuk penguatan prinsip checks and balances dalam sistem presidensial Indonesia yang menganut pembagian kekuasaan secara fungsional, bukan pemisahan kekuasaan yang kaku. dan (3) Dalam perspektif fikih siyasah, keterlibatan DPR dapat dipahami sebagai perwujudan prinsip syura, amanah, dan maslahat yang sejalan dengan konsep ahl al-hall-wa al-‘aqd, sehingga mekanisme pengangkatan duta besar melalui pertimbangan DPR memiliki legitimasi konstitusional sekaligus legitimasi normatif islam.

Actions (login required)

View Item