ANALISIS YURIDIS GOLONGAN PUTIH (GOLPUT) SEBAGAI HAK POLITIK DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN FIQH SIYASAH

FAUZIAH AINI, 1860103222130 and AHMAD YUZKI ARIFIN NAWAFI, 199090721220231002 (2026) ANALISIS YURIDIS GOLONGAN PUTIH (GOLPUT) SEBAGAI HAK POLITIK DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN FIQH SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER .pdf Download (707kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (439kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (241kB)
	Text BAB I.pdf Download (372kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (402kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (430kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (469kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (289kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (628kB)

Abstract

Fauziah Aini, 1860103222130 “Analisis Yuridis Golongan putih (golput) Sebagai Hak Politik Dalam Sistem Demokrasi Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”. Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2026, Pembimbing : Ahmad Yuzki Arifin Nawafi, M.IP. Kata Kunci : Golongan Putih (Golongan putih (golput)), Hak Politik, Demokrasi Indonesia, HAM, Fiqh Siyasah Fenomena golput (golongan putih) terus menjadi persoalan serius dalam praktik demokrasi di Indonesia, terutama dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Tingginya angka golput tidak hanya mencerminkan rendahnya partisipasi politik masyarakat, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kedudukan hukum golput itu sendiri. Meskipun hak memilih telah dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, posisi golput dalam kerangka hukum positif Indonesia masih menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, golput dianggap sebagai ekspresi kebebasan berpolitik yang sah, namun di sisi lain berpotensi melemahkan legitimasi pemerintahan hasil pemilu dan menurunkan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Penelitian ini mengkaji tiga rumusan masalah: (1) bagaimana pengaturan hak politik warga negara dalam sistem demokrasi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (2) bagaimana jaminan dan perlindungan hak politik menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 serta implikasinya terhadap golput; dan (3) bagaimana tinjauan golput dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, hak memilih dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bersifat bebas, sukarela, dan tidak memaksa, tanpa sanksi hukum bagi warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya. Kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjamin hak politik melalui kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara, sehingga golput dapat dipahami sebagai hak yang sah secara hukum. Namun apabila terjadi secara masif, golput dapat menjadi indikator belum optimalnya pemenuhan kewajiban negara dalam mendorong partisipasi politik yang bermakna. Ketiga, dalam perspektif fiqh siyasah, partisipasi politik merupakan kewajiban sosial (fardhu kifayah) demi terwujudnya kemaslahatan umat. Oleh karena itu, sikap golput yang dilakukan tanpa alasan yang syar'i dan dapat dipertanggungjawabkan dinilai kurang sejalan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dan tanggung jawab kolektif dalam Islam.

Actions (login required)

View Item