IMPLEMENTASI PASAL 16 AYAT (2) PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI LUAR KUA DAN DI LUAR HARI KERJA (Studi Kasus di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)

ISNA NADIA SEPTYANING, 1860102222214 and ASMAWI, 197509032003121004 (2026) IMPLEMENTASI PASAL 16 AYAT (2) PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI LUAR KUA DAN DI LUAR HARI KERJA (Studi Kasus di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (646kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (378kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (143kB)
	Text BAB I.pdf Download (209kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (637kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (441kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (608kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (145kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (253kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Akad Nikah di Luar KUA dan di Luar Hari Kerja (Studi Kasus di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)” ditulis oleh Isna Nadia Septyaning NIM 1860102222214, Jurusan Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pembimbing Prof. Dr. H. Asmawi, M. Ag. Kata kunci : Implementasi, PMA Nomor 30 Tahun 2024, Akad Nikah di Luar KUA. Pasal 16 Ayat (2) PMA Nomor 30 Tahun 2024 memberikan fleksibilitas pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan di luar hari kerja. Peraturan ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Kecamatan Gandusari yang religius, namun tetap menjunjung tradisi lokal seperti perhitungan weton, dengan angka mencapai 392 pasangan pada tahun 2024, 433 pasangan pada tahun 2025, dan 70 pasangan hingga April 2026. Tingginya angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang berlaku dan realitas implementasinya di lapangan, yang belum banyak dikaji secara mendalam.Tujuan penelitian yaitu: (1) Implementasi pasal 16 ayat (2) PMA Nomor 30 Tahun 2024; (2) Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pasal 16 ayat (2) PMA Nomor 30 Tahun 2024; dan (3) Analisis mas}lah}ah mursalah terhadap implementasi pasal 16 ayat (2) PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan di luar hari kerja di Kecamatan Gandusari. “Metode penelitian empiris yaitu mengkaji hukum dalam praktik nyata di lapangan. Pendekatan penelitian kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu memahami fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual melalui kata-kata dan makna. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder yang diperoleh melalui tinjauan pustaka. Hasil penelitian yaitu: (1) Implementasi Pasal 16 Ayat (2) PMA Nomor 30 Tahun 2024 telah berjalan sistematis melalui pertama tahap perencanaan administrasi yang meliputi pemenuhan berkas, pendaftaran SIMKAH, dan Formulir N2. Dan tahap pelaksanaan lapangan yang memiliki dua implikasi hukum, yaitu kewajiban pembayaran PNBP sebesar Rp600.000 secara non-tunai dan Surat Tugas di lokasi akad nikah; (2) Faktor pendukung terdiri atas kepastian landasan yuridis, adaptabilitas layanan terhadap budaya lokal, pemanfaatan teknologi dan kesiapan teknis di lokasi akad. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan jumlah penghulu, kodisi geografis, ketidakdisiplinan waktu pihak catin serta benturan jadwal. Hambatan tersebut diatasi melalui manajemen penjadwalan dan penambahan penghulu, optimalisasi pemeriksaan pra-nikah, pemangkasan seremonial, kompromi waktu oleh catin, mitigasi geografis serta penerapan wali hakim dalam kondisi darurat; (3)Implementasi peraturan ini telah memenuhi tiga syarat maṣlaḥah mursalah yaitu qat}’iyyah, kulliyah dan selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah, pada aspek hifẓ al-dīn, hifẓ al-nasl, dan hifẓ al-māl. Peraturan ini dikategorikan sebagai kemaslahatan pada tingkatan ḥājiyyah dengan dimensi taḥsīniyyah.

Actions (login required)

View Item