ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PRODUKSI MAKANAN RINGAN YANG BELUM TERDAPAT LABEL HALAL BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi Kasus Di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)

DENNYIS ADITYA PRATAMA, 1860101223223 and DIAN FERICHA, 198412292018012001 (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PRODUKSI MAKANAN RINGAN YANG BELUM TERDAPAT LABEL HALAL BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi Kasus Di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (753kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (246kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (90kB)
	Text BAB I.pdf Download (280kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (337kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (200kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (951kB)

Abstract

Skripsi dengan judul; “Analisis Yuridis Terhadap Proses Produksi Makanan Ringan Yang Belum Terdapat Label Halal Berdasarkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)” ini ditulis oleh Dennyis Aditya Pratama, NIM. 1860101223223, dengan pembimbing Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H., Kata Kunci: Jaminan Produk Halal, Proses Produksi, UMKM, Desa Besole, Hukum Islam. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Produksi makanan ringan, khususnya aneka keripik yang dihasilkan oleh UMKM, yaitu merupakan sektor yang banyak diminati masyarakat. Namun pada praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang belum menerapkan standar kebersihan produksi maupun memenuhi kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan kehalalan dan keamanan pangan, sehingga perlu dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana proses produksi yang dilakukan, apakah telah sesuai ketentuan JPH, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap produk yang dihasilkan. Fokus penelitian ini adalah: (1) bagaimana proses produksi makanan ringan aneka keripik yang dilakukan pelaku usaha di Desa Besole; (2) bagaimana analisis yuridis terhadap proses produksi tersebut berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal; dan (3) bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik produksi dan kehalalan produk keripik yang dihasilkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan telaah terhadap regulasi ketentuan jaminan produk halal dan literatur fiqih terkait kaidah halalan-thayyiban. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikann kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses produksi aneka olahan keripik di Desa Besole masih didominasi pola usaha rumah tangga dengan peralatan sederhana dan belum sepenuhnya memenuhi standar halal dan keamanan pangan. Secara yuridis, praktik produksi tanpa sertifikat halal merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, karena kewajiban sertifikasi bersifat mengikat bagi seluruh pelaku usaha tanpa pengecualian bagi UMKM. Rendahnya kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman hukum, rendahnya kesadaran hukum, serta belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi negara. Dari perspektif hukum Islam, meskipun bahan baku keripik bersifat halal secara zat, proses produksi yang kurang higienis menunjukkan belum terpenuhinya prinsip thayyib, sehingga produk berada pada kategori mendekati syubhah dan belum sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan jiwa, akal, dan harta. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sertifikasi halal, peningkatan standar kebersihan produksi, serta pembinaan hukum yang berkelanjutan agar produk UMKM tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga memenuhi prinsip halal dan thayyib secara syariah.

Actions (login required)

View Item