ANALISIS YURIDIS DUALISME KEPEMIMPINAN DALAM PENGGUNAAN ATRIBUT ORGANISASI PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH

DIAS AJI NASABILLAH, 1860103222187 and SATRIO WIBOWO, 199106172019031018 (2026) ANALISIS YURIDIS DUALISME KEPEMIMPINAN DALAM PENGGUNAAN ATRIBUT ORGANISASI PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (654kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (264kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (139kB)
	Text BAB I.pdf Download (249kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (526kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (172kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (833kB)

Abstract

Dias Aji Nasabillah, NIM. 1860103222187, Analisis Yuridis Dualisme Penggunaan Atribut Organisasi Persaudaraan Setia hati Terate Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dibimbing oleh Bapak Satrio Wibowo, M.H. Kata Kunci : Hak Merek, Dualisme Kepemimpinan, Perlindungan Hukum Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik sengketa hak kekayaan intelektual (HKI) akibat dualisme kepemimpinan pusat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang berimplikasi pada tumpang tindih legalitas atribut organisasi pada tingkat lokal di Cabang Blitar. Ketegangan ini memicu benturan antara hukum administrasi negara terkait pengesahan badan hukum dan hukum perdata khusus terkait hak merek lambang visual organisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum kepemilikan merek logo PSHT pasca dualisme, bentuk perlindungan hukum dan batasan penggunaan atribut di Blitar, serta tinjauan intervensi kebijakan pemerintah daerah tersebut dalam perspektif Fiqih Siyasah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif-empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Landasan teori dan sumber data normatif bersandar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sertifikat merek resmi DJKI Kemenkumham, serta putusan peradilan tertinggi yang berkekuatan hukum tetap. Data empiris pendukung diperoleh melalui pelacakan dokumen administratif pencatatan organisasi kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota/Kabupaten Blitar serta dokumentasi kebijakan taktis keamanan dari Kepolisian Resor Blitar. Hasil penelitian mengenai aspek hukum positif menunjukkan bahwa pasca dualisme pusat, kedudukan hukum merek logo PSHT secara mutlak merupakan hak eksklusif kepengurusan yang memegang lisensi sah dari pemilik merek terdaftar berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 50 PK/Pdt.Sus-HKI/2022 (Nomor Pendaftaran IDM000142231, IDM000142232, dan IDM000142233). Penerbitan Surat Keputusan Badan Hukum terbaru oleh Menkumham pada tahun 2025 kepada kubu rival tidak serta-merta menggugurkan hak eksklusif atas merek komunal yang telah dilindungi dan terbit terlebih dahulu sejak tahun 2007. Ditinjau dari Fiqih Siyasah, peran aktif pemerintah daerah di Blitar dalam mengatur dan membatasi penggunaan atribut sepihak merupakan kebijakan Siyasah Syar'iyyah yang sah berdasarkan prinsip Maslahah Mursalah dan metode Sadd adz-Dzari'ah (menutup celah kerusakan). Kebijakan pembatasan ini memenuhi kaidah tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah, di mana dalam skala prioritas Maqashid asy-Syari'ah, menjaga keselamatan jiwa seluruh warga (Hifzh an-Nafs) berada pada tingkatan primer yang wajib didahului daripada sekadar menegakkan hak ekonomi atas kepemilikan merek (Hifzh al-Mal) di tengah konflik.

Actions (login required)

View Item