IMPLEMENTASI PASAL 9 AYAT (4) HURUF B PERDA KABUPATEN NGANJUK NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Di Desa Petak, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk)

NUR LAILATUL AZIZAH, 1860103222209 and SYAMSUL UMAM, 198011092023211009 (2026) IMPLEMENTASI PASAL 9 AYAT (4) HURUF B PERDA KABUPATEN NGANJUK NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Di Desa Petak, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (511kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (312kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (152kB)
	Text BAB I.pdf Download (256kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (371kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (800kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (201kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Skripsi dengan judul "Implementasi Pasal 9 Ayat (4) Huruf B Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Petak, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk)" ditulis oleh Nur Lailatul Azizah, NIM. 1860103222209, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dengan pembimbing Dr. Syamsul Umam, S.H., M.H. Kata Kunci: Implementasi, Peningkatan Kapasitas, Pemerintah Desa, Fiqh Siyasah Idariyah. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Perda Nomor 3 Tahun 2022, khususnya Pasal 9 ayat (4) huruf b, mengamanatkan penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan, dan pendampingan. Namun, implementasinya di Desa Petak, Kecamatan Bagor, masih menghadapi kendala, seperti kekosongan dua jabatan perangkat desa akibat transisi regulasi pasca UU Nomor 3 Tahun 2024, kesenjangan kompetensi digital aparatur senior, serta gangguan infrastruktur teknologi pada aplikasi pelaporan desa. Fokus penelitian ini adalah: 1) Menganalisis implementasi Pasal 9 Ayat (4) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa di Desa Petak, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dalam perspektif fiqh siyasah. 2) Menganalisis kendala yang dihadapi dalam implementasi Pasal 9 Ayat (4) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa di Desa Petak, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 9 Ayat (4) huruf b terwujud melalui tiga bentuk utama, yaitu pengembangan kapasitas berbasis teknologi informasi, penyuluhan Program Jaga Desa oleh serta pembinaan tupoksi dan peningkatan kapasitas aparatur. Desa. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah idariyah, implementasi ini mencerminkan terpenuhinya prinsip amanah (mas'uliyah al-'ammah) yang terlihat dari tanggung jawab profesional aparatur dalam mengelola keuangan, administrasi, dan pelayanan publik secara akuntabel; prinsip keadilan (al-'adl) yang tercermin dari pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan dapat diakses seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, serta prinsip kemaslahatan (al-maṣlaḥah al-hājiyyah) yang terwujud melalui kemudahan layanan administrasi, peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dan penguatan basis data pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi meliputi kendala internal berupa kekosongan jabatan yang memaksa terjadinya perangkapan tugas serta kesenjangan kompetensi digital aparatur senior, dan kendala eksternal berupa ketidakpastian regulasi pasca perubahan UU Desa di tingkat nasional serta gangguan server pada infrastruktur teknologi yang menghambat proses penginputan dan pelaporan data.

Actions (login required)

View Item