ANALISIS YURIDIS BEA TAMBAHAN OLEH PELAKU USAHA SEBAGAI BIAYA ADMINISTRASI PEMBAYARAN MELALUI QRIS (Studi Kasus di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)

NISA ZAHRANI AMIR, 1860101223250 and ABDUL WAFA, 197205062025211005 (2026) ANALISIS YURIDIS BEA TAMBAHAN OLEH PELAKU USAHA SEBAGAI BIAYA ADMINISTRASI PEMBAYARAN MELALUI QRIS (Studi Kasus di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (336kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (308kB)
	Text BAB I.pdf Download (293kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (474kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (409kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (402kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (200kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Bea Tambahan Oleh Pelaku Usaha Sebagai Biaya Administrasi Pembayaran Melalui QRIS (Studi Kasus di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)” ini ditulis oleh Nisa Zahrani Amir, NIM. 1860101223250, dengan pembimbing Abdul Wafa, M.Ag. Kata Kunci: QRIS, Perlindungan Konsumen, Bea Tambahan, Merchant Discount Rate, Prinsip Fiqih Mu‘āmalah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ditemukannya praktik pengenaan bea tambahan dalam transaksi menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) kepada konsumen dengan alasan biaya administrasi pada beberapa pelaku usaha di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai perlindungan konsumen serta kesesuaiannya dengan prinsip fiqih mu‘āmalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai praktik pengenaan bea tambahan dalam sistem pembayaran melalui QRIS yang terjadi di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung; dan (2) bagaimana prinsip fiqih mu‘āmalah memandang praktik pengenaan bea tambahan dalam transaksi pembayaran menggunakan QRIS yang terjadi di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan konsumen, teori keadilan, prinsip fiqih mu‘āmalah, dan konsep Merchant Discount Rate (MDR). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi terhadap praktik pengenaan bea tambahan QRIS pada pelaku usaha di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktik pengenaan bea tambahan kepada konsumen dalam pembayaran menggunakan QRIS di Desa Plosokandang berpotensi bertentangan dengan Pasal 4 huruf c dan g, Pasal 7 huruf a dan b, serta Pasal 10 huruf a UUPK dan tidak sejalan dengan Pasal 52 ayat (1) PBI Nomor 23/6/PBI/2021; dan (2) menurut prinsip fiqih mu‘āmalah, penggunaan QRIS diperbolehkan, namun pengenaan bea tambahan kepada konsumen berpotensi tidak sejalan dengan prinsip ‘an tarāḍin minkum, prinsip keadilan, dan kaidah aḍ-ḍararu yuzālu karena mengalihkan beban operasional merchant kepada konsumen.

Item Type:	Skripsi
Subjects:	Hukum > Hukum Ekonomi Islam Hukum > Hukum Islam Hukum > Perlindungan Hukum Hukum > Undang-undang
Divisions:	Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum > Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User:	1860101223250 NISA ZAHRANI AMIR
Date Deposited:	04 Nov 2026 02:06
Last Modified:	04 Nov 2026 02:06
URI:	https://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/73378

Actions (login required)

View Item