ANALISIS YURIDIS KEPASTIAN HUKUM ASET PUBLIK ATAS SENGKETA TANAH HAK MILIK BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 56/PDT.G/2022/PN TLG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

SALMA INTAN DEVIANTI, 1860103221046 and MUHAMMAD AMIRIL A'LA, 199103172022031002 (2026) ANALISIS YURIDIS KEPASTIAN HUKUM ASET PUBLIK ATAS SENGKETA TANAH HAK MILIK BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 56/PDT.G/2022/PN TLG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (637kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (288kB)
	Text BAB I.pdf Download (623kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (438kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (524kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (414kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (427kB)
	Text BAB VII.pdf Restricted to Registered users only Download (459kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (387kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Kepastian Hukum Aset Publik Atas Sengketa Tanah Hak Milik Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Tlg Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” ini ditulis oleh Salma Intan Devianti, NIM. 1860103221046, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dengan pembimbing Muhammad Amiril A’la, M.H. . Kata Kunci: Kepastian Hukum, Aset Publik, Sengketa Tanah, Maqashid Syariah. Permasalahan sengketa tanah yang melibatkan aset publik merupakan isu hukum yang kompleks karena mempertemukan kepentingan hak milik individu dengan kepentingan umum. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa seringkali masih berorientasi pada aspek legalitas formal tanpa mempertimbangkan dampak sosial, khususnya ketika objek sengketa digunakan sebagai fasilitas publik seperti puskesmas. Hal ini terlihat dalam sengketa tanah Puskesmas Banjarejo yang menghasilkan kepastian hukum bagi pemilik individu, namun berdampak pada terganggunya pelayanan kesehatan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaminan kepastian hukum atas aset publik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta mengkaji penyelesaian sengketa tanah hak milik yang digunakan sebagai aset publik dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan maqāṣid syarī‘ah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis Undang-Undang Pokok Agraria, peraturan pemerintah terkait pendaftaran tanah, serta konsep hukum Islam mengenai kepemilikan dan kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, jaminan kepastian hukum telah diatur secara jelas melalui mekanisme pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat. Namun, dalam praktiknya jaminan tersebut belum sepenuhnya terwujud akibat lemahnya administrasi pertanahan dan pengelolaan aset oleh pemerintah daerah, sehingga aset publik tetap rentan terhadap sengketa. Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tujuan syariat karena hanya memenuhi aspek perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), sementara perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) sebagai kepentingan yang lebih utama sempat terabaikan akibat terganggunya pelayanan kesehatan. Meskipun demikian, pembangunan puskesmas baru oleh pemerintah merupakan bentuk pemulihan kemaslahatan, meskipun dilakukan setelah terjadinya kerugian.

Item Type:	Skripsi
Subjects:	Hukum > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara
Depositing User:	1860103221046 SALMA INTAN DEVIANTI
Date Deposited:	08 Oct 2026 04:17
Last Modified:	13 Oct 2026 01:53
URI:	https://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/72919

Actions (login required)

View Item