ANALISIS PENYITAAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA DAN FIKIH SIYASAH

MUTIARA DWI KHOIRUN NISA’, 1860103222217 and MUKSIN, 198904112019031015 (2026) ANALISIS PENYITAAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA DAN FIKIH SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (488kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (251kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (128kB)
	Text BAB I.pdf Download (380kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (456kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (181kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (485kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Analisi Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pemulihan Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara dan Fikih Siyasah” ini ditulis oleh Mutiara Dwi Khoirun Nisa’, NIM 1860103222217, dengan pembimbing : Muksin, M.H. Kata Kunci : Penyitaan Aset, Tindak Pidana Korupsi, Pemulihan Kerugian Keuangan Negara, Hukum Keuangan Negara, Fikih Siyasah, Fikih Jinayah. Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa yang menyebabkan kerugian keuangan negara dalam skala besar. Korupsi memiliki dampak yang signifikan terhadap negara, seperti menghambat pembangunan nasional, melemahkan pelayanan publik, merampas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi menjadi alat hukum yang sangat strategis dalam memulihkan kerugian keuangan negara, sekaligus menjadi isu penting yang perlu dikaji secara meyeluruh dari sudut pandang hukum positif dan hukum islam. Rumusan masalah dalam peneltian ini (1) Bagaimana penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara dalam perspektif hukum keuangan negara; (2) Bagaimana penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara dalam perspektif fikih Siyasah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif dengan jenis penelitian berbasis literature research. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia. Untuk memastikan keabsahan data, teknik pengumpulan data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teknik triangulasi. Selanjutnya data akan di analisis menggunakan multiple sumber untuk memvalidasi temuan dan keakuratan data. Hasil penelitian ini adalah (1) Dalam perspektif hukum keuangan negara, penyitaan aset korupsi merupakan tidakan hukum yang sah dan strategis dalam memulihkan kerugian keuangan negara. Hal ini mengacu pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025. Mekanismenya dimulai dari penelusuran aset, permohonan izin ke pengadilan negeri setempat, penyitaan aset, pembuktian di persidangan, dan perampasan aset untuk negara. Aset yang telah terbukti berasal dari tindak pidana korupsi kemudian dikelola oleh negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dan kemudian akan dilelang atau digunakan untuk kepentingan umum. (2) Dalam perspektif fikih Siyasah, korupsi dianggap sebagai jarimah ta’zir yang mencaku konsep ghulul, sariqah, dan risywah. Sebagai bagian dari maqashid al-syariah, penyitaan aset termasuk dalam hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta (uqubah maliyah) untuk melindungi harta (hifz al-mal). Pelaku korupsi harus mengembalikan semua aset yang telah dikorupsi karena perbuatan tersebut melanggar hak Allah dan hak sesama manusia.

Item Type:	Skripsi
Subjects:	Hukum > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara
Depositing User:	1860103222217 MUTIARA DWI KHOIRUN NISA`
Date Deposited:	23 Oct 2026 01:43
Last Modified:	23 Oct 2026 01:43
URI:	https://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/73209

Actions (login required)

View Item