KAMPANYE POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) KABUPATEN TULUNGAGUNG MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMILIHAN UMUM

JIHAN FAUZI IRFAN, 126103202136 (2024) KAMPANYE POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) KABUPATEN TULUNGAGUNG MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMILIHAN UMUM. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (8MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (258kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (46kB)
	Text BAB I.pdf Download (268kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (305kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (59kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (187kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (11MB)

Abstract

Penelitian berjudul “Kampanye Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Tulungagung Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum” yangkditulis oleh Jihan Fauzi Irfan, NIM. 126103202136, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, UIN SATU Tulungagung, dibimbing Yusron Munawir, S.H.I., M.H. Kata Kunci: Media Sosial, Alaat Kampanye, Partai Politik Penelitian ini menganalisis perihal media sosial digunakan sebagai sarana kampanye oleh partai politik, khususnya PDI-P di Kabupaten Tulungagung. Media sosial menjadi platform strategis yang memungkinkan partai politik menjangkau pemilih secara lebih efektif, serta mempengaruhi opini publik. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana kampanye poitik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tulungagung melalui media sosial? 2) Bagaimana permasalahan kampanye politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tulungagung melalui media sosial dalam perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum? 3) Bagaimana kampanye poitik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tulungagung melalui media sosial Dalam Perspektif Fiqh Siyasah? Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kampanye poitik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tulungagung melalui media sosial strateginya meliputi pembuatan konten menarik, seperti video dan infografis, guna menarik perhatian pemilih muda. Media sosial juga memungkinkan interaksi langsung dengan masyarakat, serta promosi acara partai dan program sosial. Dengan analisis data engagement, PDI-P bisa mengevaluasi efektivitas konten dan menyesuaikan strategi. 2) Permasalahan yang muncul pada kampanye politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tulungagung melalui media sosial adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan penggunaan akun-akun anonim atau bot yang sulit dipantau. Dampak yang terjadi akibat adanya permasalahan kampanye politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tulungagung melalui media sosial yaitu menurunnya kualitas pemilu yang adil dan bersih serta banyaknya masyarakat terhasut dan banyaknya adu domba antar perseorangan ataupun masyarakat. Hal tersebut melanggar Pasal 280 ayat (1) bahwasannya pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilihan Umum dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Maka, hal tersebut dapat melanggar asas kebenaran dan keadilan. 3) Media sosial telah menjadi alat penting dalam kampanye politik modern, termasuk bagi PDI-P di Kabupaten Tulungagung. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, media sosial memungkinkan penyampaian pesan yang luas dan interaktif, memperkuatxii hubungan antara partai dan masyarakat. Prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi ditekankan dalam penggunaan media sosial untuk kampanye, sesuai dengan pandangan Fiqh Siyasah. Kampanye harus dilakukan dengan informasi yang benar dan menghindari propaganda menyesatkan. Ayat QS Al-Hujurat Ayat 6 mengingatkan pentingnya verifikasi informasi, sejalan dengan etika politik dalam Fiqh Siyasah untuk mewujudkan kemaslahatan umum.

Actions (login required)

View Item