PRAKTIK PEMBINAAN TERHADAP KEGIATAN PELARANGAN OLEH PENGEMIS DAN GELANDANGAN PERSPEKTIF PASAL 39 POIN (a) PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus Kabupaten Mojokerto )

HYASINTA PUTRI KUSUMA WARDANI, 126103211060 (2025) PRAKTIK PEMBINAAN TERHADAP KEGIATAN PELARANGAN OLEH PENGEMIS DAN GELANDANGAN PERSPEKTIF PASAL 39 POIN (a) PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus Kabupaten Mojokerto ). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (2MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (307kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (228kB)
	Text BAB I.pdf Download (288kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (446kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (194kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi mengenai meningkatnya jumlah pengemis dan gelandangan yang berkeliaran di ruang publik. Meskipun telah diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, khususnya Pasal 39, namun masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait. Rumusan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: bagaimana praktik pembinaan pengemis dan gelandangan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto berdasarkan Pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013, dan bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap praktik pembinaan tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dari Satpol PP serta Dinas Sosial Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembinaan terhadap pengemis dan gelandangan di Kabupaten Mojokerto telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 39 dan 56. Dinas Sosial bersama instansi terkait seperti Satpol PP telah menjalankan program- program pembinaan melalui koordinasi, bimbingan, pelatihan, hingga evaluasi secara berkala. Pembinaan ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan dan pemulihan sosial. Dalam perspektif fiqh siyasah, praktik pembinaan mencerminkan prinsip Hifz Al-Nafs (menjaga jiwa), Hifz Al-Maal (menjaga harta), dan Karamah Al-Insan (menjaga kehormatan manusia), yang menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah tidak hanya menekankan pada penegakan hukum, tetapi juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat secara adil dan bermartabat.

Actions (login required)

View Item