ANALISIS YURIDIS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 51/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DIKAITKAN DENGAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Praktik E-Commerce Tiktok)

NATHANIA FELISIANA LUKITA DEVY, 126101212124 (2025) ANALISIS YURIDIS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 51/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DIKAITKAN DENGAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Praktik E-Commerce Tiktok). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (936kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (343kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (270kB)
	Text BAB I.pdf Download (351kB)
	Text BAB II .pdf Restricted to Registered users only Download (422kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB)
	Text BAB IV .pdf Restricted to Registered users only Download (351kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (424kB)
	Text BAB VI .pdf Restricted to Registered users only Download (277kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (245kB)
	Text LAMPIRAN².pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Nathania Felisiana Lukita Devy. NIM. 126101212124. Analisis Yuridis Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Dikaitkan Dengan Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus Praktik E-commerce Tiktok). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. 2025. Pembimbing: Drs. Mashuri, M.H.I. Kata Kunci: Perdagangan, Impor Pakaian Bekas, Prinsip Ekonomi Syariah, E- Commerce Tiktok. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 yaitu mengatur tentang larangan impor pakaian bekas sebagai langkah strategis untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan industri dalam negeri. Perdagangan pakaian bekas impor yang berlangsung di platform e-commerce seperti TikTok jika tidak mengikuti aturan pemerintah akan dapat menimbulkan masalah, maka kemudian praktik perdagangan ini harus sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Rumusan dalam penelitian ini yaitu: 1)Bagaimana ketentuan hukum mengenai larangan perdagangan impor pakaian bekas menurut peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015?. 2)Bagaimana implementasi peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 dalam praktik perdagangan pakaian bekas di e-commers live Tiktok?. 3)Bagaimana tinjauan prinsip ekonomi syariah terdapat penjualan pakaian bekas di e-commers live Tiktok?. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Teknik analisis data dengan cara pengelompokan data, reduksi data, analisis normatif, penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini yaitu: 1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas merupakan langkah strategis yang penting untuk melindungi kepentingan nasional, termasuk kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan perkembangan industri tekstil domestik. Kebijakan ini mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan ruang pasar yang kompetitif bagi produk lokal, serta mengurangi risiko kesehatan dan dampak negatif limbah tekstil. 2)Praktik perdagangan pakaian bekas impor melalui platform digital, seperti TikTok, menunjukkan adanya tantangan besar dalam menegakkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 yang melarang impor pakaian bekas. Daya tarik utama bagi konsumen adalah harga yang terjangkau dan tren fashion yang sedang populer, sementara pelaku perdagangan atau TikTok Affiliated, sering kali tidak memahami atau sengaja mengabaikan regulasi tersebut karena tingginya permintaan dan potensi keuntungan. 3)Mayoritas pelaku perdagangan pakaian bekas melalui TikTok Affiliated melakukan impor pakaian bekas karena tingginya permintaan pasar dan keuntungan yang dihasilkan. Hal ini mencerminkan prinsip dalam maqashid syariah yaitu mengutamakan perlindungan terhadap jiwa (hifzh an-nafs), harta (hifzh al-mal), dan lingkungan (hifzh al-bi'ah), menciptakan keadilan dalam perdagangan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

Actions (login required)

View Item