ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBERIKAN CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY (CSR) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH

BELLA NORMA DIANA PUTRI, 126103211024 and AHMAD YUZKI ARIFIAN NAWAFI', 198806092019031003 (2025) ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBERIKAN CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY (CSR) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (490kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (304kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (264kB)
	Text BAB I.pdf Download (290kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (341kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (224kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (287kB)

Abstract

Bella Norma Diana Putri, 126103211024, “Analisis Yuridis Pemberian Sanksi Terhadap Perusahan Yang Tidak Memberikan Corporate Social Responbility (CSR) Dalam Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah”, Program Studi Hukum Tatanegara, Jurusan Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing: Ahmad Yuzki Arifin Nawafi’.M.IP. Kata Kunci: CSR, Hukum Positif, fiqh Siyasah, Penanaman Modal, Sanksi, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab sosial yang harus dijalankan oleh setiap perusahaan, khususnya yang bergerak dalam bidang usaha yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, kewajiban ini telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mewajibkan penanaman modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, dalam implementasinya, masih banyak perusahaan yang belum secara optimal menjalankan kewajiban CSR, bahkan ada yang mengabaikannya sama sekali. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai efektivitas regulasi serta bentuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam aspek yuridis pemberian sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan CSR berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia dan pandangan fiqh siyasah dalam Islam. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur hukum, serta pemikiran ulama dalam fiqh siyasah. Dari perspektif hukum positif, meskipun CSR diwajibkan secara hukum, namun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tidak secara tegas merumuskan sanksi administratif atau pidana bagi perusahaan yang tidak melaksanakannya. Hal ini menyebabkan lemahnya daya paksa hukum terhadap perusahaan, sehingga pelaksanaan CSR cenderung bersifat formalitas dan simbolik. Sementara itu, dari perspektif fiqh siyasah, tanggung jawab sosial merupakan bagian dari prinsip keadilan dan kemaslahatan yang harus dijaga dalam tata kelola pemerintahan. Dalam konteks ini, negara memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang mendorong perusahaan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, serta memberikan sanksi yang proporsional apabila perusahaan mengabaikan tanggung jawab tersebut. Prinsip hisbah dalam Islam menjadi landasan bagi pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pihak yang tidak menjalankan kewajiban sosial, dengan tujuan menjaga keseimbangan sosial dan mencegah kerusakan (mafsadah) dalam masyarakat.

Actions (login required)

View Item