ANALISIS REGULASI PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DPR RI PERIODE JABATAN 2024-2029 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

LULUK SINTIYA WULANDARI, 1860103221064 and SATRIO WIBOWO, 199106172019031018 (2026) ANALISIS REGULASI PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DPR RI PERIODE JABATAN 2024-2029 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (279kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (79kB)
	Text BAB I.pdf Download (191kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (91kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (164kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB)
	Text BAB VII.pdf Restricted to Registered users only Download (145kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (148kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (335kB)

Abstract

Luluk Sintiya Wulandari, NIM. 1860103221064, Analisis Regulasi Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPR RI Periode Jabatan 2024-2029 Dalam Perspektif Fiqh siyasah, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, universitas islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dengan Dosen pembimbing Bapak Satrio Wibowo, M.H. Kata kunci : tunjangan perumahan, DPR RI, keadilan, fiqh siyasah. DPR sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh hak keuangan dan administratif, termasuk fasilitas perumahan yang secara normatif diatur dalam UU MD3 beserta peraturan turunannya. Pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI sebesar Rp50 Juta per bulan menimbulkan kritik publik karena dinilai kurang mencerminkan keadilan sosial, khususnya ditengah tekanan sosial-ekonomi masyarakat, situasi bencana, serta masih adanya ketimpangan dalam penegakan hukum seperti sekarang ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis tiga fokus dan pertanyaan meliputi, 1.) Bagaimana pengaturan mengenai pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI periode jabatan 2024-2029; 2.) Bagaimana pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI periode jabatan 2024-2029 dalam prespektif fiqh siyasah; 3.) Bagaimana regulasi pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI periode jabatan 2024-2029 dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, fiqh siyasah, teori keadilan, dan legitimasi. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif memalui penalaran yuridis dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1.) Dari aspek pengaturan hukum, pemberian tunjangan perumahan telah diatur secara berjenjang sesuai konstitusi sehingga memenuhi asas legalitas dan dapat dinilai adil secara formal, tetapi dalam praktiknya tetap terdapat risiko konflik kepentingan karena DPR memiliki kewenangan dalam penyusunan sekaligus pengawasan anggaran yang juga mengatur hak keuangannya sendiri; 2.) Dalam perspektif fiqh siyasah, pemberian tunjangan perumahan dapat dianggap adil sepanjang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan mendukung pelaksanaan amanah sebagai ulil amri; 3.) Regulasi tunjangan perumahan anggota DPR RI periode jabatan 2024–2029 secara formal dinilai adil karena memiliki dasar hukum yang sah sebagai pengganti RJA dan bertujuan menunjang fungsi DPR, namun secara substansial dipersoalkan karena besaran tunjangan dinilai kurang proporsional dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan kemampuan fiskal negara, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan keadilan sosial; Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan menilai keadilan dan proporsionalitas regulasi tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, regulasi pemberian tunjangan perumahan masih perlu evaluasi berkala oleh pemerintah dan anggota DPR RI dengan melibatkan lembaga pengawas independen.

Actions (login required)

View Item