PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 63 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah)

HERVINA RAHMADHIANI, 12103183099 (2021) PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 63 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (2MB)
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text BAB VI.pdf Download (2MB) | Preview
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK HERVINA RAHMADHIANI, 12103183099, Penyelengaraan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah), Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2021, Pembimbing: Ahmad Gelora Mahardika, M.H. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003, Fiqih Siyasah Penelitian ini di latar belakangi oleh pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik belum sepenuhnya dijalankan atau dilakukan dengan baik, dan masih banyak dijumpai berbagai persoalan yang dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Seruyan Raya misalnya proses dalam pembuatan KTP, AKTA tidak ditetapkan besaran biaya secara jelas (transparan), persyaratan yang harus dilengkapi, sehingga membuat tidak efektif karena warga harus bolak-balik untuk memenuhi persyaratan tersebut. Penyelenggaraan Pelayanan Publik diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelengaraan Pelayanan Publik. Rumusan masalah: 1) Bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Seruyan Raya? 2) Bagaimana penyelengaraan pelayanan publik di Kecamatan Seruyan Raya berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik 3) Bagaimana penyelengaraan pelayanan publik di Kecamatan Seruyan Raya berdasarkan fiqh siyasah. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Menganalisis bagaimana penyelengaraan pelayanan publik di Kecamatan Seruyan Raya 2) Menganalisis penyelengaraan pelayanan publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik 3) Menganalisis penyelengaraan pelayanan publik di Kecamatan Seruyan Raya berdasarkan fiqih siyasah. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pada teknik analisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pengecekan keabsahan data, penulis menggunakan pengecekan keabsahan data, dengan metode triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah belum terlaksana dengan baik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya jaminan waktu yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan dalam proses layanan dalam hal administrasi kependudukan. Hambatan ini dikarenakan belum adanya alat untuk pencetakan dokumen kependudukan. Sehingga, jika akan mencetak dokumen harus datang ke Kantor DUKCAPIL terlebih dahulu. 2) terkait Pelayanan Publik di Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, terkait indikator yang sudah

Actions (login required)

View Item